0 Konflik Urut Sewu

Konflik wilayah urut sewu antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan warga sipil belum menunjukkan babak akhir. Hal ini terbukti dengan masih berlangsungnya demonstrasi yang menuntut wilayah urut sewu menjadi kawasan pertanian dan pariwisata. 

Demontrasi terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 19 Juni di depan gedung sekretariat dewan Kabupaten Kebumen, peristiwa ini mengakibatkan beberapa personil pengamanan terutama Polisi mengalami luka yang cukup parah. Tercatat 2 aparat mengalami luka akibat terkena pecahan kaca bahkan kasatreskim polres kebumen mengalami patah jari tangan (suara Merdeka/edisi rabu, 20 Juni 2012). Alotnya pembahasan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di kalangan legislatif menjadi indikator tambahan peliknya masalah tersebut.

Urut sewu merupakan kawasan dengan lebar 500m dari bibir pantai memanjang dari kecamatan paling timur hingga paling barat di Kabupaten Kebumen. Kawasan urut sewu pada awalnya adalah peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian setelah Indonesia merdeka dimanfaatkan bersama oleh warga sekitar sebagai lahan pertanian serta pariwisata dan Tentara Nasional Indonesia sebagai tempat latihan keprajuritan. Setelah puluhan tahun bersama memanfatkan kawasan urut sewu, kini timbul keinginan masing-masing pihak untuk memiliki secara permanen kawasan tersebut. Kurang komunikasi menjadi faktor awal terjadinya  konflik, penentuan musim tanam dan latihan tidak sinergis sehingga membuka gangguan pada keduanya. Hasil panen rusak dan TNI tidak bisa optimal melakukan latihan keprajuritan.

Tidak mudah menemukan solusi konflik di urut sewu. Melarang salah satu pihak untuk melakukan aktifitasnya jelas menambah persoalan. Warga di kawasan urut sewu jelas membutuhkan lahan pertanian guna menghidupi keluarga sedangkan pihak TNI membutuhkan latihan keprajuritan guna memperkuat pertahanan mereka. Melakukan penjadwalan sinergis antara musim tanam dan musim latihan juga susah dilakukan mengingat pola tanam yang terus menerus setiap musim. Upaya mediasi telah dilakukan berbagai elemen masyarakat guna mengatasi konflik ini, kalangan eksekutif, legislative, ulama, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga bantuan hukum banyak melakukan mediasi namun saat ini hanya berujung kegagalan.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa tahun terakhir sering terjadi permasalahan berkaitan dengan perbatasan antar dua negara, terutama antara negara Indonesia dengan Malaysia. Meskipun peluang konflik dengan negara selain Malaysia juga terbuka lebar. Permasalahan di daerah perbatasan sering diakibatkan minimnya warga negara Indonesia yang tinggal di sana sehingga kawasan tidak berpenghuni ditambah minimnya personil TNI yang menjaga perbatasan. Penetapan kawasan perbatasan sebagai tempat latihan keprajuritan Tentara Nasional Indonesia (TNI) patut digagas sebagai alternatif pemecahan konflik di kawasan urut sewu. Ada beberapa point positif yang bisa diperoleh:

1. Penjagaan kedaulatan kawasan perbatasan lebih optimal
2. Kawasan perbatasan yang minim penduduk masih banyak dijumpai sepanjang kepulauan nusantara sehingga potensi konflik dengan warga sekitar sangat minim
3. Latihan keprajuritan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan lebih optimal mengingat medan yang ada sangat beragam, pegunungan, lembah, lautan.
4. Memperbanyak titik-titik pertahanan guna antisipasi dan memperkecil peluang pencaplokan wilayah oleh negara tetangga.