0 Galang Koin untuk KPK

Pengajuan anggaran pembangunan gedung baru KPK yang diajukan dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam proposal yang diajukan KPK masih terdapat tanda bintang sebagi symbol bahwa proposal yang diajukan belum diterima oleh anggota dewan dalam hal ini adalah Komisi III DPR RI.

Beragam argumentasi diajukan mengenai proposal pembangunan gedung baru KPK. KPK sebagai lembaga ad hoc eksistensinya bersifat sementara sehingga dipandang mubadzir bila dibangun gedung baru. Argumentasi lain yang dikemukakan ialah penguatan lembaga penegakan hukum yang sudah mapan di Indonesia seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian dipandang lebih bermanfaat karena mereka juga masih butuh penambahan anggaran dibanding KPK sebagai lembaga ad hoc. Argumentasi tambahan bahwasanya gedung KPK saat ini masih relevan dan memadai sebagai kantor KPK. Bahkan ada rumor bahwa gedung baru KPK akan dibangun bila serangkaian kasus-kasus besar segera dipecahkan oleh KPK.

Argumentasi berbeda diajukan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Dengan kondisi pegawai saat ini yang mencapai jumlah 500an dan untuk efektifitas penyidikan kasus korupsi yang semakin banyak KPK berencana menambah jumlah pegawainya sekitar 400 orang maka dipandang penting pembangunan gedung baru KPK. Saat ini kondisi ruang yang tersedia dibanding jumlah pegawai yang ada jauh di bawah standar  sehingga bila hal ini berlarut-larut dipastikan akan menghambat kinerja komisi. Dalam beberapa dialog antara simpatisan KPK dengan anggota komisis III DPR RIyang disiarkan langsung beberapa stasiun televisi swasta terlihat pengajuan procedural pembangunan gedung baru tetap diacuhkan komisi III DPR RI, anggota komisi III berdalih hingga saat ini KPK belum memaparkan rencana pembangunan gedung baru KPK sehingga komisi III belum bisa mengabulkan pengjuan tersebut.

Masyarakat umum pada akhirnya bersimpati dengan nasib yang dialami KPK sehingga muncul gerakan penghimpunan koin untuk KPK. Salah satu menteri dalam cabinet Indonesia bersatu jilid II Dahlan Iskan menyatakan akan merogoh kocek pribadinya bila komisi III benar-benar tidak mengabulkan proposal pembangunan gedung baru KPK. Beragam golongan masyarakat mulai dari pengamen, pedagang kecil, pengusaha, petani, nelayan, birokrat, aktifis LSM hingga beberapa tokoh politik menyisihkan rupiah dari dompetnya menyumbang dana untuk pembangunan gedung baru KPK. Sejumlah dana telah terkumpul salah satu diantaranya yang terkumpul di lembaga Indonesian corruption watch (ICW)mencapai jumlah 30 juta tersimpan dalam rekening ICW yang khusus dibuka untuk penggalangan dana bagi KPK.

Ada ekpekstasi besar terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga pembrantas korupsi. Lembaga legislative sebagai lembaga yang dibentuk berdasar proses politik yang penuh dengan money politik nampaknya masih melihat pembangunan gedung baru KPK berkorelasi dengan efektifitas pembrantasan korupsi  akan sedikit mengganggu kepentingan politik mereka. Momentum rencana pembangunan gedung baru KPK sudah selayaknya mampu mempersatukan kepedulian beragam elemen bangsa untuk membrantas ekstra ordinary crime/kejahatan luar biasa yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita dukung peningkatan kinerja Komisi Pembrantasan Korupsi Republik Indonesia dengan memberikan dukungan dana bagi pembangunan gedung baru mereka.